Menteri Negara UEA, Lana Nusseibeh, dalam beberapa jam terakhir muncul sebagai calon pengganti Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Desember.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Financial Times pada hari Selasa, para pendukung Nusseibeh telah menghubungi berbagai misi diplomatik di PBB untuk mengukur tingkat dukungan yang mungkin ia peroleh. Terdapat pula spekulasi bahwa ia mungkin akan segera mengumumkan pencalonannya, meskipun pihak UEA belum memberikan pernyataan resmi apa pun.
Nama Nusseibeh mulai mencuat setelah putaran pemungutan suara informal di Dewan Keamanan pada 16 Oktober. Dalam proses tersebut, tidak satu pun dari tujuh kandidat yang berhasil meraih dukungan dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris.
Untuk memenangkan posisi tersebut, seorang kandidat harus memperoleh setidaknya sembilan suara dari 15 anggota Dewan Keamanan, tanpa adanya veto dari salah satu dari lima anggota tetap.
Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa Rebecca Grynspan—kandidat unggulan yang merupakan mantan Wakil Presiden Kosta Rika dan kini memimpin Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD)—memperoleh sembilan suara, namun menghadapi penolakan dari dua anggota tetap.
Kandidat di peringkat kedua, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), juga menerima dua suara penolakan dari anggota tetap.
Hasil ini memunculkan pertanyaan apakah akan muncul kandidat baru yang mampu meraih dukungan lebih luas di Dewan Keamanan, serta apakah Nusseibeh dapat memanfaatkan kesulitan yang dihadapi oleh para kandidat saat ini.
Proses pemilihan ini berlangsung di tengah seruan agar seorang perempuan terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB—posisi yang sejak berdirinya PBB pada tahun 1945 selalu dijabat oleh sembilan pria secara berturut-turut.
Karier Diplomatik yang Panjang
Nusseibeh memiliki pengalaman lebih dari satu dekade di PBB. Ia menjabat sebagai Wakil Tetap UEA untuk PBB dari tahun 2013 hingga 2024, sekaligus menjadi perempuan Emirat pertama yang menduduki posisi tersebut.
Selama periode itu, ia memimpin misi UEA saat negaranya menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2022–2023. Ia berpartisipasi dalam diskusi mengenai perang Rusia di Ukraina, isu Palestina, perang di Gaza, dan keamanan internasional.
Ia juga pernah memimpin dewan eksekutif UN Women pada tahun 2017, menjabat sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB, serta terlibat dalam negosiasi terkait reformasi Dewan Keamanan.
Nusseibeh berasal dari keluarga Palestina terkemuka di Yerusalem. Ia memperoleh kewarganegaraan Emirat melalui ayahnya, Zaki Nusseibeh, yang merupakan penasihat budaya bagi presiden UEA. Ia meraih gelar dari Universitas Cambridge dan Universitas London, termasuk gelar master dalam studi diaspora Israel dan Yahudi.
Pada September 2025, ia ditunjuk sebagai menteri negara di Kementerian Luar Negeri UEA, setelah bertahun-tahun mengabdi dalam misi diplomatik negaranya di New York.
Abdulkhaleq Abdulla, seorang profesor ilmu politik di Universitas Uni Emirat Arab, meyakini bahwa Nusseibeh memiliki kualifikasi untuk menggantikan Guterres. Ia merujuk pada pengalaman diplomatik Nusseibeh yang lebih dari 20 tahun serta pemahamannya yang mendalam mengenai cara kerja organisasi internasional tersebut.
Dalam komentarnya kepada MBN, Abdulla menyatakan bahwa selama bertahun-tahun bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nusseibeh telah “menunjukkan kemampuan dalam menangani isu-isu perdamaian dan keamanan internasional serta krisis global, di samping kualitas kepemimpinannya.”
Namun, Financial Times melaporkan bahwa Nusseibeh mungkin akan kesulitan untuk memisahkan diri dari kontroversi seputar intervensi regional Abu Dhabi, khususnya di Sudan. Di negara tersebut, UEA dituduh mendukung Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces)—kelompok yang juga dituduh melakukan berbagai kekejaman. Pihak UEA membantah telah mempersenjatai pihak mana pun dalam perang tersebut.
Surat kabar itu juga mempertanyakan posisi Arab Saudi terkait kemungkinan pencalonan Nusseibeh. Mengutip sejumlah analis, laporan tersebut menyebutkan kecil kemungkinan Riyadh akan menentangnya, mengingat upaya Arab Saudi untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dengan Abu Dhabi terkait Yaman.
Abdulla menambahkan bahwa posisi internasional UEA serta hubungan globalnya yang luas “menjadi faktor tambahan yang mendukung peluang Nusseibeh.” Namun, ujian penentu bagi upayanya untuk menggantikan Guterres akan muncul dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan, seandainya ia secara resmi mencalonkan diri.
Sumber: alhurra.com
