Masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini berpacu dengan waktu. Di tengah duka dan kehancuran yang meluas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah agar tak terjebak dalam perdebatan mengenai asal-usul bantuan logistik.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan prioritas tertinggi saat ini adalah penyelamatan jiwa serta pemenuhan kebutuhan mendasar warga di lapangan.
“Persoalannya bukan dari mana datangnya bantuan, tapi bagaimana kesulitan yang mereka hadapi agar segera teratasi, baik itu bantuan tanggap darurat untuk mengatasi kehidupan sehari-hari, seperti sandang-pangan, serta kebutuhan sehari-hari termasuk hunian yang aman,” kata Andreas, Jumat (21/8/2026).
Guncangan berskala besar itu melumpuhkan hampir seluruh Pulau Flores. Dari delapan kabupaten di pulau tersebut, tujuh di antaranya terdampak parah. Data terbaru mencatat sedikitnya 71 warga meninggal dunia.
Fokus Logistik dan Pemulihan Pasca-Bencana
Andreas menilai penanganan bencana di NTT tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat semata. Setelah kebutuhan dasar warga terpenuhi, pemerintah dituntut langsung menancapkan gas untuk masuk ke tahap pemulihan (recovery).
Tahap pemulihan tersebut meliputi perbaikan ribuan rumah warga yang rusak, fasilitas pelayanan publik seperti sekolah dan rumah sakit, rumah ibadah, hingga infrastruktur vital. Akses jalan raya dan jaringan telekomunikasi yang terputus harus segera dipulihkan agar roda kehidupan warga kembali normal.
“Setelah tahap tanggap darurat adalah tahap recovery bangunan baik perumahan warga, bangunan pelayanan publik, seperti RS, sekolah, rumah ibadah, dan infrastruktur hubungan antar daerah, jalan raya, telekomunikasi, dan lain-lain yang mendukung manusia untuk kembali hidup normal,” ujar legislator asal NTT tersebut.
Ia menyadari seluruh proses rehabilitasi itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, kepastian dan kecepatan kerja pemerintah di lapangan menjadi penentu utama agar penderitaan warga tak berlarut-larut.
“Ini semua tentu butuh waktu, namun kalau bisa lebih cepat akan lebih baik,” tegas Andreas.
Optimalisasi Kapasitas Nasional
Isu mengenai sumber bantuan mencuat seiring keputusan pemerintah Indonesia yang belum membuka pintu bagi bantuan internasional. Pemerintah memilih mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional untuk mengatasi dampak bencana.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa kemampuan dalam negeri saat ini masih memadai untuk menopang kebutuhan warga di area bencana.
“Saat ini fokus penanganan adalah untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat dipenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang dimiliki,” ujar Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Meski belum menerima bantuan asing, pemerintah tetap menyambut hangat gelombang simpati dari negara-negara sahabat. Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada para duta besar negara sahabat atas perhatian dan penawaran bantuan yang diberikan untuk pemulihan NTT.
SUMBER: INILAH.COM
