JAKARTA – Menurunkan tensi nasional yang kian memanas, Pakar Matematika sekaligus Influencer, Jerome Polin bersama sejumlah influencer meminta masyarakat untuk menahan diri tidak turun ke jalan.
Bersamaan dengan itu, dirinya bersama sejumlah influencer, di antaranya Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta Fathia Izzat, dan Abigail Limuria, mendesak pemerintah dan aparat memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai bentuk artikulasi keresahan masyarakat terhadap situasi sosial-politik nasional.
Tuntutan itu lahir di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi sejak akhir Agustus 2025, yang dipicu oleh berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah, transparansi parlemen, serta kasus dugaan kekerasan aparat.
Gerakan ini membagi tuntutannya menjadi dua bagian, yakni 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan selesai paling lambat 31 Agustus 2025.
Dalam Story Instagramnya @jeromepolin pada Selasa (2/9/2025), Jerome Polin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan ini.
Tak perlu turun ke jalan, dukungan atas gerakan ini bisa ditunjukkan masyarakat dengan mengganti profile picture media sosial dengan tema warna pink hijau.
“Untuk meningkatkan awareness tentang 17+8 tuntutan dan perjuangan kita semua, bisa banget pasang profile picture warna pink hijau,” tulis Jerome Polin dalam Story Instagramnya @jeromepolin pada Selasa (2/8/2025) siang
Dalam postingan sebelumnya, Jerome Polin bersama Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta Fathia Izzat, dan Abigail Limuria serentak mengunggah 17+8 Tuntutan Rakyat.
Tuntutan ini ditekankannya merupakan tuntutan dari rakyat Indonesia.
“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” tulis Jerome Polin.
“Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain. GASSS share, repost, dan sebarkan ini seluas-luasnya di semua platform. Salam perjuangan!!” tegasnya.
17 Tuntutan Rakyat Jangka Pendek
Berikut rincian 17 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian terkait, dengan batas waktu 5 September 2025:
- Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
- Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
- Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
- Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
- Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
- Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
- Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM.
- Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
- Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang
Bersamaan dengan 17 poin tuntutan, masyarakat mendesak 8 Tuntutan Rakyat jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
- Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
- Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.
- Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
- Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.
- TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.
Jerome Polin Dibom DM
Dalam postingan sebelumnya, lantangnya suara dalam perjuangan di tengah situasi nasional yang memanas, Jerome Polin kini jadi sasaran sejumlah akun anonim pro pemerintah.
Kotak pesan Instagramnya kini dibanjiri berbagai pesan langsung (direct message/DM) yang berisi imbauan, hingga desakan agar ia menghentikan pernyataan-pernyataannya di ruang publik
Pesan yang bersusulan masuk ke DM-nya adalah pesan-pesan yang mengingatkan agar berhenti menebar semangat perjuangan.
Satu di antaranya adalah pesan agar Jerome Polin tidak lagi memperkeruh suasana di tengah meningkatnya ketegangan nasional.
Jerome juga diminta untuk diam dengan alasan menjaga situasi tetap kondusif.
“Sudah Jerome, jgn memperkeruh suasana, km sebabagai influencer seharusnya tidak membela siapa2,” pesan yang masuk lewat DM instagramnya.
Menanggapi banyaknya pesan yang masuk, Jerome Polin menegaskan tidak memiliki kepentingan pribadi.
Dirinya hanya membela rakyat.
Jerome pun mengingatkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perjuangan.
“Ak membela rakyat, karena aku sendiripun rakyat. Kita harus memperjuangkan hak kita yang selama ini disemana-menakan. Mungkin dulu kita belom sadar tentang hal ini, tapi sekarang, sudah saatnya kita semua sadar dan mengawal,” tulis Jerome Polin.
Jerome menegaskan, perjuangan harus dilakukan untuk membela hak rakyat dan masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai rakyat, yaitu bayar pajak, dan adalah hak kita untuk tahu ke mana dan bagaimana uang kita dipakai. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Jerome Polin.
“Buat temen2 dan siapapun kalian, jangan takut buat bersuara dan membela yang benar. Kalo belom paham, coba belajar dan edukasi diri kalian. Semangat,” tutupnya.
Melengkapi postingannya, Jerome menyatakan tidak akan gentar dan mundur dari perjuangan.
Alasannya sederhana.
Dirinya tak mau rentetan peristiwa, mulai dari aksi memalukan yang dipertontonkan anggota dewan hingga peristiwa mengerikan yang merengut nyawa driver ojol, Affan Kurniawan dilupakan.
“Mulai banyak dm masuk ke aku dengan narasi seperti ini. Gak cuma dari 1 akun. Dan mungkin ini strategi buat bikin aku takut untuk bersuara. GAK TAKUT. LAWANNN!!” tegas Jerome Polin.
“Aku tidak mau sampai perjuangan kita akhirnya redup dan berlalu begitu saja; dilupakan. Seakan tidak terjadi apa-apa. Sudah sejauh ini perjuangan kita, aku masih punya banyak energi untuk membela kebenaran. Dan aku harap teman2 di sini pun demikian,” ungkapnya.
“Buat temen2ku influencer dan siapapun kalian, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Kalau masih belum terlalu paham, gapapa. Coba pelajari apa yang sedang terjadi dan mulai bersuara. Gak harus suara sendiri, bisa repost atau share postingan2 yang ada. Semangat berjuang,” tambah Jerome Polin.
Sebelumnya, Jerome Polin bersama sejumlah tokoh muda sekaligus influencer satu suara pada hari ini, Minggu (31/8/2025).
Lewat media sosialnya, mereka mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mundur dan rehat sejenak.
Tujuannya untuk mencegah pemerintah menetapkan status darurat militer di tengah meningkatnya ketegangan nasional.
Imbauan itu diunggah serentak oleh Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati lewat instagram mereka pada Minggu (31/8/2025).
Satu narasi yang sama, mereka menyampaikan situasi kini sudah tak lagi kondusif.
Para oknum yang diduga aparat melakukan provokasi agar masyarakat turun ke jalan.
Dengan begitu, darurat militer dapat diberlakukan.
Militer akan turun tangan dan hak sipil akan dibatasi.
“Temen-temen hari ini kondisi semakin tidak kondusif. Mereka terus memprovokasi kita untuk turun ke jalan agar tujuan mereka atas darurat sipil dan militer tercapai,” tulis sejumlah tokoh muda sekaligus influencer menyuarakan satu suara pada hari ini, Minggu (31/8/2025).
“Jangan mau menuruti apa yang mereka mau, mari berstrategi, gunakan otak dan teknologi kita, sesuatu yang mereka gak punya. Presiden, DPR, Kepolisian harus bertanggung jawab segera,” tegasnya.
Melengkapi postingannya, para tokoh muda menyampaikan akun media sosial mereka kini tengah disoroti.
Mereka berharap pesan yang disampaikan tersampaikan kepada masyarakat.
“Akun IG dan Tiktok gue udah bener-bener restrict. Semoga pesan ini sampai. Thanks buat teman-teman kolektif dan organ lainnya, kita jaga warga. Kita cegah mereka,” tulis Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati lewat instagram mereka pada Minggu (31/8/2025).
Oleh karena itu, mereka mengimbau kepada masyarakat, khususnya influencer yang memiliki pengikut banyak tidak ikut terprovokasi.
Sebab, hal terpenting adalah keselamatan rakyat Indonesia.
“Kalian yang punya followers, Jangan mau diprovokasi, kuatkan mental dan hati kalian, ajak semuanya untuk berlindung dan selamat. Gak perlu menyalahkan warga dan menghantam sesama horizontal saat ini, prioritas kita adalah keselamatan banyak nyawa manusia,” bebernya.
“Akan ada serangan dari kelompok tertentu yang bakal bilang kalian buzzer dengan narasi “cair” “150 juta” dsb. Cuekin aja. Hari ini kita menangkan fight ini dengan lebih bersabar dan saling melindungi. Terima kasih,” tulisnya.
Imbauan yang disampaikan serentak oleh Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati lewat instagram mereka pada Minggu (31/8/2025) itu disambut ramai masyarakat.
Beragam tanggapan pun bersusulan memenuhi kolom komentar.
@habibsyadzily: Buat pengalihan isu, segitunya ya, bangsa apa ini..! Namun, kita tidak bisa tampik bahwa kemarahan kolektif ini juga berangkat dari kepongahan pejabat publik dalam mengeluarkan statemen dan juga sikap. Tapi, coba deh analisa di postingan Instagram Kumparan, di situ ada video penjarahan di rumah Menkeu (SM) pada saat malam hari ini yang di bawa terbilang barang-barang receh, dan di situ terlihat jelas kalau aparat hanya ngelihat dan berjalan di samping mereka yang menjarah. Dan, yang lawaknya: pagi ini justru rumahnya di jaga oleh aparat itu. Sekarang masih ada postingannya.
@nanashi1983: Masih penasaran sama group chat WA yang ngarahin massa buat bergerak ngejarah, koordinasinya terlalu apik.
@anggi_dwi18: Darurat militer = kondisi ketika otoritas militer mengambil alih kewenangan sipil untuk menjaga keamanan karena situasi dianggap membahayakan negara.
Yang dimana nantinya,
- Militer berhak melakukan tindakan tegas: jam malam, razia, sensor media, pembatasan pergerakan.
- Kehidupan masyarakat diatur lebih ketat untuk menjaga stabilitas.
- Bisa menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak dikontrol secara proporsional.
Amanin dlu teman2 strategi dlu. Kita tahan dlu
@naufanharidistya: Rumah sekelas mentri sengaja dibiarin tanpa ada oengawalan, syahroni sudah kabur jauh2 hari sblum ada insiden di rumah dia, bbrp aset oenting termasuk mobil jg udh pada di pindahin, trus segampang itu perusuh masuk tanpa ada hambatan. Situasi pembiaran ini yg diharapkan segelitnir elit diatas sana, supaya apa? Yak supaya bisa segera di tetapkan darurat militer, supaya org yg terbelokan membenci pendemo, padahal beda antra oendemo dan perusuh. ketika sudah darurat milimiter, maka akan ada rapat di mpr, kmungkinan kita akan kembali ke uud45 pra amandemen, di mpr nanti mereka akan pilih presiden tanpa ada masa jabatan. Strategi elit ini keren sekali
@kahfimz_: Ingat jangan sampai terprovokasi kita rehat dulu karena rehat bukan berarti mundur. STAY SAFE SEMUANYA
@dediboyy: ada yang janggal dari aksi penjarahan. apa iya sekelas rumah menteri dan ketua DPR tanpa penjagaan? atau memang disengaja agar narasi selanjutnya “PENDEMO SUDAH BERTINDAK PIDANA DAN ANARKIS, MAKA NEGARA AKAN MELAKUKAN DARURAT MILITER” terdengar masuk akal? semoga saya hanya nethink saja.
@rndprtm18: jam 03.00 wib dini hari di jakut ada wartawan tv one yang ketauan live di platform yt dan di intimidasi. sampai sekarang akun yt & orangnya belum ada kabar lagi, kalo gak salah namanya leo
@eh_sidefri: jgn ada yg turun
@larka2294: Santai. Pesan ini pasti akan kami sebar!
@eljuna.wjy: Siasat yang udah kebaca , demonstran makin banyak tapi tak ada “pancingan “. Hanya narasi dan orasi yang mreka sampaikan , jadi biasanya ada penyusup yang sudah di siapkan oleh orang” tertentu demi kepentingan pribadi , agar situasi makin chaos , agar untuk membubarkan masa dengan kasar , punya landasan dan alasan yang kuat . Ibarat simplenya “ ada orang pingin abisin semut tapi semutnya ga ngumpul dan ga salah , jadi dia suruh orang buat tumpahin GULA di area tertentu agar
untuk membasmi semut tersebut lebih gampang karna udah ngumpul di satu tempat yang sama , dan orang itu punya alasan membasmi semut” itu dengan landasan ( semut menghabisi gula dan merusak fasilitas gula ) padahal ibarat nya , rakyat itu cuma semut hitam yang gak gigit , tapi yang mreka siapkan untuk memancing situasi adalah semut merah. Beda semut tapi mreka gapeduli (YANG PENTING SEMUT). tetap waspada dan saling jaga yah temen temen hal hal kayak gini harus kalian rekam dan sebarkan bila kalian ngeliat, karna cctv dan live tiktok sudah di matikan
Pengertian Darurat Militer dan Dampaknya Bagi Masyarakat
Dikutip dari umsu.ac.id, darurat militer adalah kondisi di mana kekuasaan militer mengambil alih kendali atas pemerintahan sipil untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, darurat militer dapat diterapkan apabila:
Terjadi ancaman keamanan atau ketertiban yang tidak dapat diatasi dengan cara biasa.
Negara menghadapi ancaman perang atau pelanggaran wilayah.
Keadaan yang membahayakan keberlangsungan hidup negara.
Dalam situasi ini, militer memiliki wewenang lebih besar dibandingkan otoritas sipil, termasuk mengatur kebijakan darurat, membatasi hak warga negara, dan menggunakan kekuatan jika diperlukan.
Penerapan darurat militer dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan negara:
Pembatasan Hak Sipil
Selama darurat militer, hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat sering kali dibatasi. Militer dapat melarang protes dan aktivitas politik lainnya.
Ketegangan Sosial
Pemberlakuan darurat militer sering kali menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan ini dapat memicu protes besar-besaran dan ketidakpuasan publik.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Dalam beberapa kasus, darurat militer dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah penggunaan kekerasan oleh aparat militer untuk menekan oposisi.
Apakah Indonesia Pernah Mengalami Darurat Militer?
Indonesia beberapa kali memberlakukan darurat militer dalam sejarahnya.
Salah satu contohnya adalah pemberlakuan darurat militer di Aceh pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi konflik bersenjata antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Dalam konteks ini, militer diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan demi memulihkan keamanan nasional.
Selain itu, Perppu No. 23 Tahun 1959 juga menjadi dasar hukum untuk menyatakan kondisi darurat di berbagai situasi krisis di Indonesia, termasuk pemberontakan bersenjata atau ancaman terhadap kedaulatan negara.
Sumber: WartaKotalive.com
