Langkah Presiden Prabowo Subianto memperkuat investasi dan sumber daya untuk mitigasi bencana diharapkan tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Menurut pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu, penguatan mitigasi perlu dibarengi perubahan paradigma, yakni dari pendekatan fire centric atau berfokus pada pemadaman menuju pencegahan dan mitigasi.
“Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang,” ujar Sahala dikutip dari Antara, Minggu (20/9/2026).
Sahala menilai tantangan penanganan karhutla semakin kompleks karena kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang. Kondisi tersebut membuat vegetasi serta lahan menjadi lebih kering sehingga lebih mudah terbakar.
“El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang,” katanya.
Ia menilai langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla di sejumlah wilayah sudah mengacu pada berbagai ketentuan, mulai dari regulasi kehutanan, perlindungan kawasan hutan hingga penanggulangan bencana.
Pada sisi lain, pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk menangani karhutla. Kementerian Kehutanan mencatat 12.880 personel gabungan terlibat dalam operasi pengendalian karhutla di Kalimantan. Mereka berasal dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, sukarelawan, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur lainnya.
Koordinasi Lintas Sektor Dinilai Berjalan
Sahala menilai koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla berjalan cukup baik. Berbagai unsur terlibat, mulai dari kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintahan desa.
“Kita nyaris tidak melihat ada hal-hal yang menunjukkan indikasi bahwa koordinasinya lemah. Kita lihat bagaimana kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD sampai pemerintah desa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Sahala, pengerahan personel dalam jumlah besar menunjukkan seriusnya penanganan karhutla. Namun, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau seberapa cepat kebakaran dikendalikan.
Ukuran penting lainnya adalah kemampuan pemerintah mencegah kebakaran kembali terjadi.
Sahala meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kawasan konsesi perusahaan. Para pemegang konsesi dinilai perlu memastikan sistem pengelolaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran berjalan dengan baik.
Selain pengawasan, penegakan hukum juga perlu dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pembakaran.
“Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini,” katanya.
Sahala menilai pencegahan karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat edukasi, terutama untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak bisa disederhanakan dengan menyalahkan satu pihak. Pemerintah, masyarakat, pemerintah desa, serta pemegang konsesi perlu berkolaborasi membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.
Sumber: Beritasatu.com
