Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mendapat pengawalan untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Otorita IKN menerima persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Kejaksaan Agung untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2026–2027 dengan nilai sekitar Rp3,986 triliun.
Pada saat yang sama, Otorita IKN juga menerima hasil Exit Meeting terhadap tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan KIPP 1B–1C Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp3,355 triliun.
BACA JUGA:Zona Inti IKN Jadi Prioritas Pengamanan Karhutla, Otorita hingga BNPB Tinjau Lokasi
Ketujuh paket pekerjaan tersebut telah rampung 100 persen dan resmi diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam kegiatan Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis, 17 September 2026.
Tiga Paket Jalan IKN Masuk Pengamanan Strategis
Dalam Entry Meeting, pengamanan pembangunan strategis mencakup tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan, yakni Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
Sementara itu, Exit Meeting membahas tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan KIPP 1B–1C Paket A hingga G Tahun Anggaran 2025 yang seluruhnya telah diselesaikan.
Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Sarjono Turin, mengatakan pengamanan pembangunan strategis dibutuhkan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan sekaligus meminimalkan potensi hambatan selama proses pembangunan.
Menurut Sarjono, pendampingan perlu dilakukan secara proaktif agar pembangunan infrastruktur strategis di IKN dapat terlaksana dengan baik dan tetap menjaga integritas pelaksanaan proyek.
Ia juga menilai pembangunan IKN memiliki nilai penting bagi generasi mendatang karena menjadi bagian dari sejarah perjalanan Indonesia.
“Proyek IKN ini akan menjadi sejarah bagi anak bangsa dan anak cucu kita nanti. Karena itu, tim (PPS) harus proaktif memberikan pendampingan selama proyek berlangsung,” ujar Sarjono.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Otorita IKN atas kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan kepada Kejaksaan Agung.
Sarjono berharap kolaborasi dalam pengawalan pembangunan IKN tersebut dapat terus berlanjut hingga berbagai proyek strategis di Nusantara dapat diselesaikan.
Tujuh Paket Jalan IKN Rampung 100 Persen
Dalam laporan kegiatan, Kasubdit IV.A Direktorat IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Imran Yusuf, menjelaskan bahwa tiga paket pekerjaan yang masuk dalam Entry Meeting telah melalui sejumlah tahapan sebelum diterbitkannya surat perintah pengamanan.
Tahapan tersebut meliputi telaahan hingga proses pra-PPS.
Sementara itu, tujuh paket pekerjaan yang dibahas dalam Exit Meeting telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Imran mengatakan penyelesaian proyek tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga pelaksanaan pembangunan agar memenuhi prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat pembiayaan.
Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya selesai sesuai target, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi bangsa dan negara.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, memberikan apresiasi terhadap pendampingan Kejaksaan Agung yang telah dilakukan sejak 2025.
Menurut Dodit, pembangunan di IKN memiliki makna yang lebih besar dibandingkan sekadar penyelesaian proyek fisik.
Jalan, gedung, taman, dan berbagai infrastruktur yang dibangun di Nusantara merupakan bagian dari proses menciptakan sejarah baru Indonesia.
“Di IKN ini kita tidak hanya membangun fisik, tidak hanya membangun gedung seperti gedung-gedung lainnya. Yang kita bangun adalah sejarah,” kata Dodit.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyedia jasa dan kontraktor, yang telah berkontribusi dalam pembangunan IKN.
Pengawalan Pembangunan IKN Terus Diperkuat
Rangkaian kegiatan Entry Meeting dan Exit Meeting juga ditandai dengan sejumlah agenda penting.
Di antaranya penyerahan persetujuan PPS dan surat perintah PPS, penyerahan hasil pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis yang telah selesai, serta penandatanganan pakta integritas untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2026–2027.
Melalui pengawalan tersebut, Otorita IKN dan Kejaksaan Agung memperkuat sinergi untuk menjaga proses pembangunan agar tetap berjalan sesuai ketentuan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur Nusantara berlangsung dengan tata kelola yang baik, memiliki kepastian dalam pelaksanaan, serta memenuhi target waktu, kualitas, dan pembiayaan.
Pembangunan infrastruktur IKN pun diharapkan terus berjalan secara konsisten hingga seluruh tahapan pembangunan Nusantara dapat dituntaskan.
Sumber: disway.id
